LIRA Jatim Turun ke Lokasi Gedung RSI Siti Aisyah Madiun, Dalami Site Plan dan Legalitas Pembangunan

KOTA MADIUN, AZMEDIA.CO.ID – Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Aisyah Kota Madiun kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya muncul persoalan terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF), administrasi pembangunan, hingga pengaduan masyarakat yang kini mendapat perhatian Ombudsman RI, persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah DPW LSM LIRA Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Pada Sabtu (7/11/2026), Koordinator LSM LIRA Mataraman, Wijianto Wibowo, bersama sejumlah anggota tim mendatangi kawasan RSI Siti Aisyah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan dan lingkungan di sekitarnya, khususnya area permukiman warga yang berbatasan atau berdekatan dengan kompleks rumah sakit.

Beberapa rumah warga, di antaranya milik Kus Hendrawan, David Wahyudi, dan Zainal Arifin, menjadi bagian dari perhatian tim dalam peninjauan tersebut.

Dari hasil pengamatan awal, Wijianto menyoroti posisi bangunan rumah sakit yang dinilai memiliki jarak cukup dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelaah lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kesesuaian perencanaan pembangunan dan dampaknya terhadap kawasan sekitar.

Peninjauan tidak hanya menyasar bangunan utama RSI Siti Aisyah yang memiliki delapan lantai dan telah berdiri serta beroperasi. Tim LIRA juga mengamati aktivitas pembangunan lanjutan di bagian utara gedung yang berdasarkan pengamatan di lapangan masih berjalan.

LIRA Akan Telusuri Dokumen Site Plan dan Perizinan

Wijianto menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin hanya mengandalkan pengamatan visual dalam menilai persoalan pembangunan tersebut. LIRA berencana menelusuri dokumen perencanaan, khususnya site plan, serta kelengkapan perizinan yang menjadi dasar pembangunan gedung.

Menurutnya, terdapat sejumlah informasi mengenai peruntukan area di sekitar bangunan yang perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan di sisi selatan gedung. Wijianto mengaku memperoleh informasi bahwa area tersebut, termasuk bagian yang berada pada lantai delapan, disebut sebagai pekarangan dan bukan kawasan permukiman.

Informasi tersebut, kata dia, masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara keterangan perencanaan dengan kondisi sebenarnya.

Ia menegaskan bahwa bangunan yang telah berdiri dan digunakan untuk kegiatan operasional semestinya didukung oleh dokumen perencanaan dan perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi LIRA, transparansi mengenai dasar pembangunan menjadi hal penting, terlebih ketika proyek tersebut juga mendapat perhatian dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Persoalan SLF hingga Pengaduan Warga ke Ombudsman

Sorotan terhadap pembangunan RSI Siti Aisyah sebelumnya juga berkaitan dengan persoalan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dalam pemberitaan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun menyampaikan bahwa pihak RSI saat itu belum mengajukan permohonan SLF.