Kasus Tanah Jombangan-Pare, Kuasa Hukum Yusda Setiawan Ungkap Percakapan Ninik Utari dan Kholifatul Laila
Lihat sebagai Cerita
KEDIRI, AZMEDIA INDONESIA — Kuasa hukum Yusda Setiawan, S.H., mengungkapkan bukti percakapan melalui telepon seluler antara Ninik Utari dan Kholifatul Laila, anak pertama Agus Susanto, yang berkaitan dengan polemik kepemilikan tanah di Desa Jombangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
Percakapan tersebut menyinggung keberadaan banner bertuliskan “TANAH DIJUAL” di lokasi tanah yang disebut telah dibeli oleh Agus Susanto. Selain itu, keduanya membicarakan proses pengurusan dokumen pertanahan, penentuan nama dalam administrasi tanah, serta dugaan keterlibatan Moh. Ali Mashar dalam proses tersebut.
Berdasarkan percakapan yang disampaikan kepada redaksi, Kholifatul Laila mengaku terkejut saat mengetahui adanya banner penjualan tanah di lokasi yang dimaksud. Ia kemudian menghubungi Ninik Utari untuk meminta penjelasan mengenai siapa pihak yang memasang atau menjual tanah tersebut.
“Loh, siapa yang menjual?” tanya Ninik Utari dalam percakapan itu.
Kholifatul Laila menjawab, “Mboten semerep, Bu Nik” (Tidak tahu, Bu Nik). Ia kemudian menyampaikan bahwa foto banner tersebut telah dikirimkan kepada Ninik Utari.
Ninik Utari selanjutnya menanyakan sejak kapan banner tersebut terpasang. Kholifatul Laila menjelaskan bahwa terakhir kali dirinya mendatangi lokasi tanah itu adalah pada awal Januari 2026.
Percakapan Menyinggung Pengurusan Dokumen Tanah
Dalam percakapan berikutnya, Ninik Utari menjelaskan mengenai proses pengurusan dokumen tanah yang, menurut keterangannya, berkaitan dengan tanah warisan atas nama Basri Simoen.
Ninik Utari menyebut bahwa pencarian ahli waris mengalami kesulitan. Dalam percakapan tersebut, ia juga menjelaskan alasan penggunaan nama Ali Mashar dalam proses pengurusan dokumen.
“Tak critani sik, pertama kali di tanah itu kan ibukmu tidak punya status. Itu kan punya waris Basri Simoen. Goleki waris angel, makane ditoto soko desa ... Pak Ali ae digawe ben mengko penak tanda tangan. Dadi ora akeh-akeh wong,” ujar Ninik Utari dalam percakapan tersebut.
Pernyataan itu merujuk pada penjelasannya mengenai proses penataan administrasi yang disebut melibatkan pihak desa dan penggunaan nama Ali Mashar. Namun, maksud serta dasar administrasi dari pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut melalui dokumen pertanahan serta keterangan pihak-pihak terkait.
Kholifatul Laila kemudian mempertanyakan identitas Ali Mashar.
“Pak Ali itu sinten?” tanyanya.
Ninik Utari menjawab bahwa Ali Mashar merupakan ahli waris yang namanya digunakan dalam proses tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa setelah nama tersebut tercantum, proses jual beli dapat dilakukan dengan menyambungkan riwayat tanah.
Dalam percakapan yang sama, Ninik Utari menyebut dirinya pernah mendatangi Ali Mashar untuk meminta tanda tangan dan memperoleh data yang diperlukan. Menurut penuturannya, saat proses penandatanganan berlangsung, Ali Mashar meminta sejumlah uang sebagai bukti nominal.
Ninik Utari mengatakan bahwa dirinya berjanji akan memberikan uang tersebut setelah proses pengurusan selesai. Ia juga menyebut Ali Mashar kemudian menanyakan kembali kapan uang yang dijanjikan itu akan diberikan.
“Trus wonge nogah-nagih mbek aku, kapan, Buk, aku dikek i,” ujar Ninik Utari, sebagaimana terdengar dalam percakapan tersebut.
Ninik Utari selanjutnya menyinggung nilai tanah yang menurut percakapannya diketahui cukup tinggi. Ia menyebut angka “4.000 untuk 30 ru” dan menghitung nilainya menjadi 120. Namun, satuan, dasar penghitungan, serta konteks nilai tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Ninik Utari Kembali Menjelaskan Penggunaan Nama Ali Mashar
Kholifatul Laila kembali mempertanyakan alasan nama Ali Mashar muncul dalam pengurusan tanah yang dipersoalkan.
Menanggapi pertanyaan itu, Ninik Utari kembali menjelaskan bahwa pencarian seluruh ahli waris dinilai sulit. Menurutnya, penggunaan satu nama dianggap lebih memudahkan proses administrasi.
“Ahli waris akeh, angel. Sing digawe Pak Ali wae, siji ahli waris ae. Penak goleke,” ujar Ninik Utari dalam percakapan tersebut.
Ia juga menyebut bahwa nama Basri Simoen berkaitan dengan riwayat tanah yang sedang diurus. Dalam percakapan itu, Ninik Utari mengatakan bahwa dirinya berupaya mengurus akta agar proses selanjutnya tidak menyulitkan pihak-pihak yang terlibat.
Ninik Utari turut menyampaikan bahwa Ali Mashar disebut terus meminta uang yang sebelumnya dijanjikan. Ia kemudian mengatakan akan mencoba menghubungi Ali Mashar untuk membicarakan persoalan tersebut.
Pernyataan-pernyataan dalam percakapan itu menjadi bagian dari informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Yusda Setiawan kepada media. Meski demikian, isi percakapan tersebut perlu ditempatkan sebagai keterangan dari pihak yang berbicara dan tidak dengan sendirinya membuktikan status kepemilikan tanah maupun keabsahan proses administrasinya.
Kronologi Penemuan Banner Tanah Dijual
Dalam bagian percakapan berikutnya, Kholifatul Laila kembali menceritakan kronologi saat menemukan banner bertuliskan “TANAH DIJUAL” di lokasi tanah yang disebut telah dibeli oleh keluarganya.
Setelah melihat banner tersebut, Kholifatul Laila menghubungi suaminya untuk meminta bantuan menghubungi nomor telepon yang tercantum pada banner.
Keberadaan banner tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam polemik tanah di Desa Jombangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Namun, identitas pihak yang memasang banner, dasar penawaran penjualan, serta status hukum tanah yang dimaksud masih perlu dipastikan melalui keterangan para pihak dan dokumen yang relevan.
Perlu Klarifikasi Para Pihak
Percakapan antara Ninik Utari dan Kholifatul Laila memuat sejumlah keterangan mengenai riwayat tanah, proses pengurusan dokumen, penggunaan nama Ali Mashar, serta permintaan uang yang disebut berkaitan dengan penandatanganan dokumen.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan konfirmasi terhadap dokumen jual beli, riwayat administrasi pertanahan, serta keterangan dari Ninik Utari, Kholifatul Laila, Ali Mashar, pihak keluarga Agus Susanto, dan instansi terkait.
Redaksi AZMEDIA perlu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebutkan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab. Dengan demikian, perkembangan perkara dapat diberitakan secara berimbang, berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
AZMEDIA akan terus memantau perkembangan polemik tanah di Desa Jombangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, seiring diperolehnya keterangan tambahan dan dokumen yang relevan.
Berita Lainnya
LIRA Jatim Turun ke Lokasi Gedung RSI Siti Aisyah Madiun, Dalami Site Plan dan Legalitas Pembangunan
07 Nov 2026, 23:10 WIB
Bebas Bersyarat, Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Tebar Senyum Keluar Lapas
27 Okt 2026, 11:45 WIB
Kwarcab Kediri Buka LT III Pramuka Penggalang, 52 Regu Terbaik Bersaing Menuju LT IV Jatim
06 Okt 2026, 23:23 WIB
DPMD Trenggalek Sambut Baik Tehnologi Teraz Desa, Dorong Digitalisasi Layanan hingga ke Masyarakat
01 Okt 2026, 23:19 WIB
Janjikan keuntungan Trading 30 Persen Sebulan, Warga Kota Kediri Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara
30 Sep 2026, 09:54 WIB