Bebas Bersyarat, Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Tebar Senyum Keluar Lapas

Syahri tetap wajib lapor ke Bapas hingga seluruh masa pidananya dinyatakan selesai.

Enggan Bicara Politik

Sementara itu, Syahri enggan banyak berkomentar saat dimintai tanggapan soal pembebasannya. Ia juga belum bersedia berbicara mengenai rencananya di dunia politik ke depan.

Jejak Kasus: Dari OTT KPK hingga Menang Pilkada

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung dan Kota Blitar pada Rabu (6/6/2018). KPK mengamankan sejumlah pihak, antara lain Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, pihak swasta Agung Prayitno, dan kontraktor Susilo Prabowo.

KPK kemudian menetapkan Syahri, yang masa jabatannya sebagai bupati berakhir April 2018, sebagai tersangka penerima suap fee proyek jalan di Dinas PUPR. Susilo diduga memberikan fee Rp 1 miliar kepada Syahri lewat Agung. OTT yang sama juga menjerat Wali Kota Blitar saat itu, Muhammad Samanhudi Anwar.

Setelah OTT, keberadaan Syahri sempat tidak diketahui. Ia akhirnya menyerahkan diri ke Gedung KPK, Jakarta, pada Sabtu (9/6/2018) malam dan langsung ditahan. Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah, menyatakan lembaganya menghargai sikap kooperatif tersebut.

Dalam Pilkada Tulungagung 2018, Syahri yang berstatus tersangka dan ditahan KPK tetap unggul bersama pasangannya, Maryoto Birowo, yang diusung PDI-P dan Partai Nasdem. Hasil real count KPU saat itu menunjukkan pasangan tersebut meraih 59,8 persen suara dari 80,82 persen TPS yang masuk, mengungguli pasangan Margiono-Eko Prisdianto.

Kemendagri tetap melantik Syahri di Jakarta pada 25 September 2018. Namun, hanya beberapa menit setelah mengucap sumpah jabatan, ia langsung dinonaktifkan agar fokus menjalani proses hukum.

Divonis 10 Tahun, Hak Politik Dicabut

Pada Kamis (14/2/2019), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider enam bulan kurungan. Hakim juga mewajibkan Syahri membayar uang pengganti Rp 28,836 miliar dan mencabut hak politiknya selama kurun waktu tertentu setelah menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyatakan Syahri bersama Sutrisno dan Agung secara berkelanjutan melakukan korupsi pada 2014–2018. Keduanya meminta fee 15 persen dari pengusaha rekanan Pemkab Tulungagung, dibayar bertahap: 10 persen sebelum proyek dan 5 persen setelah selesai.

Selama menjalani pidana, Syahri semula mendekam di Lapas Sidoarjo. Atas permohonan keluarga, ia dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Tulungagung pada akhir 2020.