AZMEDIA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seiring meningkatnya jumlah dapur layanan dan antusiasme masyarakat, DPRD Tulungagung mengingatkan pentingnya pengawasan yang konsisten agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan.
Ketua Komisi B DPRD Tulungagung dari Fraksi Gerindra, Widodo Prasetyo, S.P., MMA., menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat utama, yakni pemenuhan kebutuhan gizi anak serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Widodo menuturkan bahwa respons masyarakat terhadap program ini tergolong sangat tinggi. Ia mengaku kerap turun langsung dan berdialog dengan warga untuk melihat secara nyata dampak pelaksanaan MBG di berbagai wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Antusiasme masyarakat cukup besar. Ini menjadi indikasi bahwa MBG memiliki peluang berkembang luas di Tulungagung,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, manfaat program mulai dirasakan secara langsung, terutama oleh anak-anak sekolah. Mereka yang sebelumnya berangkat tanpa sarapan kini mendapatkan asupan gizi sejak pagi hari. Dampak lain yang dirasakan adalah berkurangnya kebiasaan jajan, sehingga pengeluaran rumah tangga dapat ditekan.
Meski demikian, Widodo menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya jumlah dapur MBG. Aspek kualitas layanan, kelancaran distribusi, serta pengawasan kesehatan harus menjadi perhatian utama agar program berjalan berkelanjutan.
Terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Widodo mengakui belum tersedia data menyeluruh yang terverifikasi. Namun berdasarkan hasil pemantauan, hampir seluruh kecamatan di Tulungagung telah memiliki dapur MBG, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan.
Di Kecamatan Besuki, misalnya, tercatat tiga dapur MBG mulai dibangun. Sementara di Kecamatan Bandung, jumlah dapur yang direncanakan mencapai lima hingga enam unit, dengan sebagian di antaranya telah beroperasi dan memiliki jarak yang relatif berdekatan.
Hasil inspeksi lapangan di wilayah Rejotangan dan Desa Jabalsari, Kecamatan Wonorejo, menunjukkan satu dapur mampu mendistribusikan sekitar 2.600 hingga 2.800 porsi makanan setiap hari dan hingga kini tetap berjalan secara rutin.
Namun, Widodo tidak menampik bahwa sejumlah persoalan masih muncul di lapangan. Insiden yang sempat terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, menurutnya harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pengawasan tidak mengendur.
“Kasus tersebut memang sudah ditangani. Tapi ini menjadi pengingat bahwa pengawasan, terutama dari sisi kesehatan, harus terus diperkuat,” tegasnya.
Komisi B DPRD Tulungagung menilai evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar kendala yang muncul pada fase awal pelaksanaan tidak terulang di kemudian hari. Widodo mengingatkan bahwa perluasan program tanpa penguatan sistem pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Di sisi lain, DPRD tetap menyatakan dukungan penuh terhadap MBG sebagai bagian dari program nasional. Namun dukungan tersebut disertai tuntutan agar pelaksanaan program dilakukan secara akuntabel dan diawasi secara berlapis.
“Kami mendukung penuh MBG. Tetapi yang terpenting, program ini harus berjalan konsisten, aman, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Widodo.
Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan MBG di Tulungagung kini dinilai berada pada fase penting antara perluasan layanan dan penguatan evaluasi. DPRD menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup dilihat dari kuantitas dapur yang berdiri, melainkan dari kualitas pelayanan serta jaminan keamanan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
