AZMEDIA– Rencana penyesuaian gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri pada 2026 hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah menyampaikan kepastian tersebut dalam pernyataan resmi awal Januari 2026, merespons berbagai pertanyaan dan harapan para pensiunan yang menantikan peningkatan kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Pemerintah menegaskan, belum diberlakukannya kenaikan gaji pensiunan bukanlah bentuk penundaan tanpa dasar. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian menyeluruh terhadap kondisi fiskal negara. Ketidakpastian ekonomi global, kebutuhan belanja negara yang tinggi, serta komitmen menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah bersikap hati-hati sebelum mengambil langkah final.
Di sisi lain, pemerintah mengakui pentingnya kenaikan gaji bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara. Penyesuaian penghasilan dinilai berperan besar dalam menjaga daya beli dan kualitas hidup, terutama di tengah tekanan biaya hidup yang terus berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi Fiskal Jadi Pertimbangan Utama
Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro, stabilitas fiskal diposisikan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah menilai, tanpa perhitungan yang matang, kebijakan kenaikan gaji berpotensi menimbulkan tekanan anggaran di masa mendatang dan mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan sektor prioritas lainnya.
Salah satu kebijakan yang sempat mendapat perhatian publik adalah pemberian stimulus ekonomi senilai Rp76 triliun. Stimulus ini dirancang untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi yang sempat melambat. Indikator awal menunjukkan dampak positif, terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan serta mulai pulihnya konsumsi masyarakat.
Dari sisi moneter, kondisi juga menunjukkan sinyal perbaikan. Penurunan suku bunga deposito, diikuti melemahnya suku bunga antarbank dan penyesuaian suku bunga kredit secara bertahap, mengindikasikan likuiditas sistem keuangan yang semakin longgar. Situasi ini diharapkan mendorong dunia usaha untuk kembali berekspansi dan menciptakan lapangan kerja.
Target Pertumbuhan Dinilai Masih Terjangkau
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah menilai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen masih realistis. Bahkan, capaian hingga 6,5 persen dinilai memungkinkan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Tantangan yang lebih besar baru akan muncul apabila target dinaikkan ke level 7–8 persen, yang menuntut koordinasi kebijakan lebih kuat serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pengalaman masa lalu menjadi bahan refleksi. Pada periode tertentu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di kisaran 6 persen dengan peran sektor swasta yang dominan. Sebaliknya, ketika pemerintah mengambil peran besar melalui pembangunan infrastruktur berskala luas, pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya optimal jika tidak diimbangi dengan akselerasi investasi sektor swasta.
Peran Swasta dan Kebijakan Moneter
Sejumlah ekonom menilai keseimbangan antara belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Ketika kedua mesin ekonomi bergerak seiring, pertumbuhan di atas 6 persen dinilai lebih mudah dicapai.
Data moneter menunjukkan bahwa pada periode dengan pertumbuhan uang beredar yang kuat, kredit perbankan juga tumbuh signifikan dan mendorong ekspansi ekonomi. Sebaliknya, perlambatan likuiditas berdampak langsung pada penyaluran kredit. Kondisi tersebut sempat diperparah oleh pandemi Covid-19, sebelum akhirnya dipulihkan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendorong likuiditas.
Harapan Pensiunan Tetap Terbuka
Berbagai langkah pemulihan tersebut dinilai efektif dalam mendorong kebangkitan ekonomi, meski tidak lepas dari kritik. Pemerintah menegaskan, setiap kebijakan diambil berdasarkan pengalaman krisis sebelumnya dan perhitungan yang matang.
Terkait kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri 2026, pemerintah menegaskan pintu pembahasan belum tertutup. Seluruh keputusan akan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal dan arah perekonomian nasional. Harapan para pensiunan dinyatakan masih terbuka, seiring upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
