AZMEDIA– Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa Indonesia berada pada jalur kuat menuju swasembada beras pada 2026. Keyakinan tersebut didasarkan pada tiga tolok ukur utama yang saat ini dinilai telah terpenuhi.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa indikator pertama adalah dihentikannya impor beras konsumsi. Indikator kedua, produksi beras nasional tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi. Sementara indikator ketiga ditunjukkan oleh posisi cadangan beras pemerintah yang berada pada level aman.
“Jika kita lihat kondisinya, tahun ini tidak ada impor beras. Produksi jauh melampaui konsumsi, dan stok Bulog juga berada di atas 3 juta ton. Tiga aspek ini menunjukkan posisi swasembada,” ujar Ketut dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (5/1).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, penilaian tersebut sejalan dengan parameter swasembada yang digunakan Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam definisi FAO, sebuah negara masih dikategorikan swasembada selama impor pangan tidak melebihi 10 persen dari kebutuhan nasional.
“Dengan kebijakan pemerintah yang secara tegas menghentikan impor beras konsumsi, arah swasembada itu semakin jelas,” lanjutnya.
Ketut menilai capaian ini juga mencerminkan realisasi visi kemandirian pangan yang diusung Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya. Dalam tahun pertama, selisih antara produksi dan konsumsi beras nasional telah menghasilkan surplus yang signifikan.
Berdasarkan perhitungan 2025, produksi beras nasional mencapai sekitar 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31,19 juta ton. Angka kebutuhan tersebut sudah mencakup alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis. Dengan selisih lebih dari 3 juta ton, kondisi ini dinilai cukup untuk menyatakan Indonesia berada pada fase swasembada.
Proyeksi tersebut tercantum dalam Neraca Pangan Nasional 2025 yang disusun Bapanas bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, surplus produksi turut memperkuat stok beras nasional pada awal 2026. Ketut menyebut total ketersediaan beras diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton.
“Stok tersebut tersebar di berbagai lini, mulai dari masyarakat, pedagang, hingga distributor. Dengan kebutuhan bulanan sekitar 2,5 juta ton, posisi ini sangat kuat untuk menjaga ketahanan pangan. Apalagi pada awal tahun masih ada tambahan produksi dan panen raya di Maret–April,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi perberasan nasional pada 2026 berada dalam situasi aman. Ia meminta seluruh pelaku usaha pangan untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga di luar ketentuan.
“Stok kita sangat aman tanpa impor, CBP lebih dari 3 juta ton dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Beras surplus, jadi tidak ada alasan untuk memainkan harga. Jika ada pelanggaran, akan kami tindak bersama Satgas Pangan Polri,” tegas Amran.
Ke depan, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri kegiatan Panen Raya sekaligus pengumuman capaian swasembada pangan nasional yang akan digelar di Karawang, Jawa Barat. Agenda tersebut diproyeksikan menjadi penanda penting penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.













