Tulungagung,AZMEDIA.CO.ID-Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut hukuman penjara saja tidak membuat para koruptor jera.
Pasalnya, kata dia, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
“Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang makin canggih, makin kompleks. Bahkan lintas negara dan multi yuridiksi dan menggunakan teknologi mutakhir,” kata Jokowi saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengungkapkan bahwa jumlah pejabat Indonesia yang tertangkap kasus korupsi terbanyak dibandingkan negara-negara lain. Dalam kurun 2004-2022, Jokowi mengungkapkan 1.385 pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi.
Menurut dia, jumlah pejabat korupsi di Indonesia terus bertambah, meski sudah banyak yang dipenjarakan. Jokowi pun menilai harus ada evaluasi total dalam upaya pemberantasan korupsi agar para koruptor jera.
Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi,” tutur Jokowi.
“Artinya, ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, iya. Tapi ini ada sesuatu yang memang harus di evaluasi total,” sambung dia.
Jokowi menyampaikan diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang lebih sistematik dan masif dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, kata dia, KPK harus memperkuat sistem pencegahan.
Di sisi lain, dia mendesak pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset,” ucap Jokowi.
Dia menekankan pentingnya UU Perampasan Aset segera disahkan. Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi mendorong pengesahan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini berada di DPR.
Menurut dia, hal ini penting untuk transparansi transfer perbankan.
“UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan semua akan lebih transparan, akuntabel,” ujar Jokowi.
