AZMEDIA– Pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional pada era kepemimpinan Prabowo Subianto. Melalui kebijakan yang terarah, swasembada pangan diproyeksikan bukan sekadar target produksi, melainkan prasyarat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan petani.
Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kemampuan suatu bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menentukan tingkat kemerdekaannya. Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan menjadi agenda prioritas lintas sektor oleh Kementerian Pertanian.
Komitmen politik itu, menurut kementerian, tidak berhenti pada pernyataan. Arahan Presiden diimplementasikan melalui sasaran terukur dan langkah operasional yang terus dipercepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa tenggat waktu pencapaian swasembada yang semula dipatok empat tahun, kemudian dipangkas menjadi tiga, dua, hingga satu tahun, seiring evaluasi capaian di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil awal kebijakan tersebut tercermin pada kinerja produksi tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,71 juta ton. Angka ini melampaui kebutuhan konsumsi domestik tahunan dan menandai kondisi surplus yang memperkuat ketahanan pasokan nasional.
Dari sisi pengelolaan stok, pengadaan beras oleh Perum Bulog pada 2025 tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Pembelian gabah dilakukan langsung dari petani tanpa pembatasan kualitas dengan harga Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong serapan hasil panen sekaligus memberi kepastian harga di tingkat produsen.
Cadangan beras pemerintah sempat menembus rekor 4,2 juta ton pada pertengahan 2025, sebelum disalurkan untuk kebutuhan penanggulangan bencana dan stabilisasi harga. Hingga kini, stok masih berada di kisaran aman sekitar 3,24 juta ton. Kondisi tersebut mencerminkan peran aktif negara dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Dampak kebijakan pangan juga terlihat pada kinerja makroekonomi. Pada triwulan I 2025, produk domestik bruto sektor pertanian tumbuh 10,52 persen—tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Pertanian kembali tampil sebagai penopang utama pertumbuhan, didorong peningkatan produksi, efisiensi usaha tani, dan kebijakan yang berpihak pada petani.
Indikator kesejahteraan petani menguat seiring perbaikan harga dan pengendalian biaya. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 tercatat di level 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya dimaknai sebagai kecukupan stok, tetapi juga sebagai jalan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian.
Di sisi regulasi, pemerintah melakukan terobosan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Penyederhanaan dengan memangkas 145 aturan memungkinkan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lebih cepat. Mulai 1 Januari 2025, petani dapat menebus pupuk sejak awal tahun tanpa hambatan administratif yang berlarut.
Keberpihakan kebijakan tersebut diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Langkah ini mendorong kenaikan penyaluran pupuk sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menjaga momentum musim tanam.
Penguatan domestik turut diiringi peningkatan daya saing global. Sepanjang Januari–Oktober 2025, nilai ekspor pertanian—baik produk segar maupun olahan—mencapai US$38,33 miliar dan menghasilkan surplus neraca perdagangan pertanian sebesar US$18,79 miliar.
Sektor pertanian juga tetap menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Hingga Agustus 2025, sektor ini menampung sekitar 38,2 juta pekerja atau 26,07 persen dari total tenaga kerja nasional. Dalam setahun terakhir, jumlah tenaga kerja pertanian bertambah sekitar 0,38 juta orang.
Menteri Pertanian menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi luas, bukan kerja satu institusi. Sinergi antara kementerian/lembaga, BUMN, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani menjadi kunci keberhasilan agenda swasembada.
Ke depan, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda Panen Raya sekaligus pengumuman capaian swasembada pangan nasional yang akan digelar di Karawang, Jawa Barat. Acara ini dipandang sebagai penanda fase baru kebangkitan pertanian Indonesia—fase ketika kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan penguatan ekonomi nasional bergerak dalam satu arah.
