Tulungagung, AZMEDIA INDONESIA – Di banyak daerah, perubahan sering diumumkan di podium. Namun dalam praktik pemerintahan modern, perubahan justru diuji di tempat yang paling sunyi: dokumen anggaran. Di sanalah arah kekuasaan sesungguhnya terbaca—tanpa retorika, tanpa gestur politik, tanpa tepuk tangan.
Kabupaten Tulungagung kini berada di fase itu. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mencerminkan dinamika kebijakan yang signifikan. Sejumlah pos mengalami lonjakan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pekerjaan umum, pengadaan barang dan jasa, belanja aset tetap, serta hibah dan bantuan sosial. Secara administratif, perubahan ini sah. Secara politik, ia wajar. Namun secara etis dan demokratis, ia menuntut satu hal yang tak bisa ditawar: keterbukaan.
Bupati Gatut Sunu Wibowo datang dengan mandat moral yang kuat. Publik menaruh harapan besar pada keberanian, ketegasan, dan janji perubahan yang sejak awal disematkan pada kepemimpinannya. Karena itu, setiap pergeseran anggaran tidak bisa dipahami semata sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai cermin konsistensi antara janji dan praktik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
APBD bukan sekadar alat belanja pemerintah. Ia adalah kontrak sosial. Setiap angka di dalamnya adalah keputusan politik yang berdampak langsung pada keadilan distribusi, efektivitas pembangunan, dan kepercayaan publik. Maka pertanyaan yang muncul bukanlah tudingan, melainkan permintaan penjelasan yang sah: apa dasar kebijakan di balik lonjakan tersebut, bagaimana perencanaan dilakukan, dan indikator apa yang disiapkan agar publik dapat menilai hasilnya secara objektif.
Dalam sejarah pemerintahan daerah, banyak masalah tidak lahir dari pelanggaran terbuka, melainkan dari kebiasaan lama yang dibiarkan bersembunyi di balik dokumen yang rapi. Anggaran tampak tertib, tetapi sulit dilacak manfaatnya. Proyek berjalan, tetapi jejak akuntabilitasnya kabur. Di titik inilah transparansi menjadi lebih dari sekadar slogan—ia berubah menjadi mekanisme pembersihan.
AZMEDIA memandang bahwa keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja dengan niat baik. Sebaliknya, transparansi adalah pelindung paling kuat bagi kepemimpinan yang ingin membedakan dirinya dari masa lalu. Ketika pemerintah bersedia membuka dasar perubahan anggaran, menjelaskan rasionalitas kebijakan, dan mengaitkannya dengan target yang terukur, maka kritik tidak lagi berdiri sebagai oposisi, melainkan sebagai bagian dari pengawasan demokratis yang sehat.
Narasi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi. Ia juga tidak bertujuan menggiring opini negatif. Yang dihadirkan adalah pengingat bahwa legitimasi pemerintahan modern tidak dibangun dari keheningan publik, melainkan dari kejelasan informasi. Pemimpin yang percaya diri tidak takut pada pertanyaan, karena justru dari sanalah kepercayaan tumbuh.
APBD akan selalu mengingat. Ia mencatat pilihan, menyimpan jejak, dan suatu hari menjadi bahan evaluasi sejarah. Di hadapan dokumen itu, publik Tulungagung menunggu satu hal sederhana namun menentukan: apakah perubahan yang dijanjikan benar-benar bekerja—atau hanya berganti wajah dalam struktur yang sama.
Di situlah ujian sesungguhnya dimulai.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dan/atau klarifikasi dapat disampaikan kepada Redaksi AZMEDIA INDONESIA melalui:
redaksi@azmedia.co.id
WhatsApp: +62 816-5133-39
Penulis : M Habibul Ihsan
Editor : Redaksi
