Tulungagung,AZMEDIA.CO.ID-Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung menjadi sasaran puluhan demonstran dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (Formas Pede) pada Selasa (5/3/2024).
Unjuk rasa dari puluhan demonstran tersebut ditujukan agar DPR RI dapat menggunakan hak angket guna audit pelaksanaan Pemilu 2024.
Kain membentang bertuliskan “Dukung hak angket”, “Audit Lembaga Penyelenggara Pemilu” hingga “Bongkar penyalahgunaan Bansos” membentang saat unjuk rasa pagi tadi.
Tak hanya itu, puluhan demonstran ini juga membawa replika keranda bertuliskan “Matinya Demokrasi” serta batu nisan bertuliskan “Demokrasi 14-02-2024”. Atribut unjuk rasa tersebut diserukan dengan tujuan menegakkan kembali demokrasi melalui hak angket.
Koordinator Aksi, Nanang Rokhmat mengatakan, pihaknya memberikan legitimasi serta dukungan kepada DPR RI yang tengah mengajukan hak angket atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Yang mana pihaknya sendiri tidak mempermasalahkan hasil dari gelaran pesta demokrasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut dia, dengan demonstrasi ini pihaknya menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap mencederai proses demokrasi di Indonesia.
“Kami menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dengan segala cara untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu,” jelasnya Selasa (5/3/2024).
Kecurangan tersebut yakni dugaan adanya indikasi campur tangan Presiden untuk memenangkan salah satu Capres. Selain itu, juga dugaan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memilih salah satu capres tertentu.
Pihaknya juga menduga apabila bansos yang digelontorkan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 lalu merupakan penggiringan masyarakat untuk memilih capres tertentu. Ketiga hal itulah yang menjadi sorotan pada unjuk rasa yang dilakukan oleh Formas Pede di depan kantor DPRD Tulungagung.
“Banyak sekali kecurangan yang kami temukan, maka kami tentu menyayangkan terhadap penyelenggara Pemilu 2024 yang kami anggap juga tidak netral,” ucapnya.
Disinggung ihwal apakah ada ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu, dia mengaku, apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diduga ikut andil dalam skenario kecurangan penguasa untuk memenangkan capres tertentu.
Mendapati hal itu, pihaknya mendukung dan mendorong DPR RI untuk melakukan audit pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Aspirasi ini menurutnya bertujuan agar sistem demokrasi di negeri ini kembali pulih. Bahkan tidak hanya proses pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya juga mengusulkan untuk mengaudit petugas penyelenggara pemilu.
“Kami tidak masalah siapa yang menang, karena kami menganggap dialah pemimpin kami. Tetapi yang jadi masalah adalah proses pra pemilunya yang banyak kecurangan dan perlu diaudit, termasuk petugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu),” pungkasnya.***
