Tulungagung,AZMEDIA.CO.ID-Sekitar 200 Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Tulungagung berangkat ke Jakarta, Selasa (20/1/2023) sekitar pukul 14.38 WIB.
Kendaraan yang mereka tumpangi diberangkatkan dari Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, oleh Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno.
Keberangkatan para Kades ini rencananya untuk menggelar aksi, menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-undang Desa.
Kibaran bendera start yang dipegang Pj Bupati menandai pemberangkatan dua bus dan 5 Toyota Hiace yang membawa para Kades dari pendopo kabupaten.
Menurut Bagian Hukum Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi, aksi para Kades akan dilaksanakan Rabu (30/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebelumnya kan sudah pernah ada aksi yang sama, tapi sekedar dijanjikan. Sudah akhir 2023 tapi belum ada realisasi, teman-teman kembali menagih,” ujar Imam.
Aspirasi yang dibawa para Kades asal Kabupaten Tulungagung antara lain penambahan besaran Dana Desa (DD).
Selain itu para Kades juga menuntut penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Dengan perubahan ini para Kades hanya bisa dua kali menjabat, dari sebelumnya 3 kali masa jabatan.
“Harapannya aspirasi para Kades ini bisa diterima. Ini bukan semata-mata untuk para Kades, tapi untuk kemaslahatan masyarakat desa,” sambung Imam.
Selain 2 bus dan 5 Hiace, ada lima kendaraan lain sejenis Hiace hingga totalnya ada 10.
Masih menurut Imam, para Kades ini patungan dari uang pribadi untuk keberangkatan semua keperluan selama di Jakarta.
Mereka rencananya hanya satu hari di Jakarta dan langsung pulang setelah aspirasinya diterima.
“Mudah-mudahan perjuangan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Imam.
Sementara Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, berpesan kepada para Kades agar segera kembali.
Setelah selesai aksi di Jakarta, Heru meminta para Kades tidak usah mampir ke tempat lain, namun langsung pulang ke Tulungagung.
Selain karena ada keluarga yang menunggu di rumah, para Kades juga harus menjalankan pelayanan administrasi ke warga.
“Selama mereka di Jakarta pelayanan masih bisa dipegang sama perangkat lain. Tapi saya minta mereka segera kembali,” tegas Heru.
Heru meminta para Kades menyampaikan aspirasi dengan tertib dan sesuai koridor hukum.
Jangan sampai nantinya mereka malah terjerat masalah karena melakukan tindakan yang melanggar hukum selama menyampaikan aspirasi.
Apalagi mereka juga membawa nama Kabupaten Tulungagung.
