Tulungagung, AZMEDIA INDONESIA — Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan rangkaian pelantikan jabatan yang berlangsung tertib dan terukur. Nama-nama dibacakan, sumpah diucapkan dengan khidmat, dan struktur pemerintahan pun dinyatakan lengkap. Dari sudut pandang normatif, seluruh prosedur terpenuhi. Tidak ada tahapan yang terlewat, tidak ada aturan yang dilanggar. Administrasi bergerak rapi, seolah menunjukkan bahwa negara hadir dalam bentuk paling formalnya.
Namun pengalaman publik terhadap pemerintahan tidak pernah semata ditentukan oleh kelengkapan administratif. Di balik keteraturan itu, justru muncul kesan lain yang lebih halus tetapi terasa: yaitu keheningan. Bukan keheningan karena kekosongan jabatan, melainkan karena absennya ruang percakapan yang seharusnya menyertai setiap perubahan struktur kekuasaan. Tidak terdengar dialog yang menjelaskan arah, tidak tampak upaya membangun pemahaman bersama. Pada titik inilah etika bekerja—bukan sebagai pasal tertulis, melainkan sebagai kesediaan untuk saling mendengar.
Dalam konteks ini, kecepatan menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Ia kerap ditafsirkan sebagai keberanian dan ketegasan kepemimpinan. Tetapi kecepatan juga dapat dibaca sebagai kegelisahan yang ingin segera diselesaikan. Ketika ritme bergerak terlalu cepat, jarak perlahan terasa. Dua pemegang mandat yang secara konstitusional seharusnya berjalan seiring tampak melangkah dengan tempo berbeda. Tidak ada konflik terbuka, tidak pula saling tuding di ruang publik. Yang hadir justru kesunyian yang memanjang. Dalam hukum, sunyi bukanlah pelanggaran. Namun dalam etika pemerintahan, sunyi sering menjadi penanda bahwa dialog belum menemukan tempatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesunyian ini semakin kontras ketika pelantikan selalu disertai pesan yang sama, disampaikan dengan nada tegas dan berulang: Tanpa mahar, Tanpa jual-beli jabatan. Pesan tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan kehendak menjaga birokrasi tetap bersih dan berjarak dari praktik transaksional.
Namun pengulangan selalu membawa makna ganda. Ketika sebuah nilai ditegaskan berkali-kali, publik perlahan berhenti mempertanyakan kebenarannya, dan mulai bertanya tentang kegelisahan apa yang sedang berusaha diredam di balik penegasan tersebut.
Di sisi lain, pelantikan juga menempatkan aparatur sebagai wajah negara di hadapan publik. Mereka terikat sumpah, disiplin, dan aturan yang jelas. Secara formal, posisi mereka dibingkai oleh tanggung jawab administratif. Namun di balik struktur itu, ada dimensi lain yang kerap luput dibicarakan: yaitu relasi. Jabatan tidak hanya membawa kewenangan, tetapi juga memproduksi rasa—rasa dipilih, rasa dipercaya, dan perlahan rasa berutang.
Pada tahap ini, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui perintah, melainkan melalui kesadaran. Aparatur tidak harus diminta untuk patuh; ia belajar sendiri untuk berhati-hati. Dari ruang inilah Politik Balas Budi tumbuh, bukan sebagai kesepakatan terbuka, melainkan sebagai mekanisme sunyi yang membentuk perilaku tanpa pernah menuliskannya sebagai aturan.
Politik Balas Budi tidak pernah datang dengan suara keras. Ia hadir seperti hutang yang tidak pernah ditagih, tetapi terus diingat. Tidak ada larangan yang dipasang, tidak ada perintah yang diucapkan, namun langkah-langkah menjadi lebih berhitung dan suara-suara pelan memilih menepi.
Kritik tidak dilarang, hanya diturunkan volumenya; keberanian tidak dihapus, hanya disimpan. Dalam ruang tanpa dinding ini, kekuasaan bekerja melalui rasa, bukan aturan. membentuk kepatuhan tanpa komando, Ia mengalir seperti air tenang yang menggerus, perlahan mengikis keberanian moral tanpa pernah meninggalkan jejak pelanggaran. Negara tetap berjalan sah, administrasi tetap rapi, tetapi etika menyusut dalam kesunyian yang sulit ditunjuk, namun mudah dirasakan.
Dalam suasana semacam inilah, tulisan-tulisan opini yang kemudian muncul seharusnya dibaca. Bukan sebagai bentuk perlawanan, apalagi pembangkangan, melainkan sebagai upaya merawat akal sehat publik. Ia lahir dari kegelisahan yang sederhana: kekuasaan yang bergerak terlalu cepat berisiko meninggalkan kepercayaan di belakangnya.
Pemerintahan memang membutuhkan ketegasan agar roda administrasi tidak tersendat. Namun ketegasan yang berjalan tanpa percakapan hanya akan melahirkan jarak. Dan dalam politik lokal, jarak kerap menjadi awal dari lunturnya kepercayaan.
Pada akhirnya, ketegasan akan selalu menemukan maknanya ketika berjalan beriringan dengan kesediaan untuk berdialog. Di situlah kepercayaan publik dirawat—bukan semata melalui keputusan yang sah secara hukum, tetapi melalui kepemimpinan yang membuka ruang dengar, menjaga kebersamaan, dan memastikan setiap langkah kekuasaan tetap berpijak pada etika.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dan/atau klarifikasi dapat disampaikan kepada Redaksi AZMEDIA INDONESIA melalui:
redaksi@azmedia.co.id
WhatsApp: +62 816-5133-39
Penulis : Yustin Eka Rusdiana
