loader image
Tekan Angka Kenakalan Remaja, Polres Tulungagung Giatkan Program Police Goes to SchoolPolisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pati, Kabareskrim : Kasus Terbesar Sepanjang 2022Antisipasi Korban Tenggelam di Kolam Ikan Bertambah, Polres Tulungagung Himbau Pasang Jaring PengamanPolri Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Pencurian 40 Petani di MukomukoSilaturrahmi dengan Masyarakat Jatim di Babel, Gubernur Perkuat Pasar Antar daerah
banner 728x250

Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2021 dan Ranperda Lainnya serta Penetapan Peraturan DPRD Tulungagung

Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2021 dan Ranperda Lainnya serta Penetapan Peraturan DPRD Tulungagung

banner 468x60

TULUNGAGUNG.AZMEDIA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda Lainnya Serta Penetapan Peraturan DPRD, bertempat di Lantai ll Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung. Rabu (23/03/2022) Siang.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung Marsono S.Sos, Ia menyampaikan, “berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada hari Kamis, 17 Maret 2022 telah disepakati. Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka Penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda Lainnya, Serta Penetapan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, dijadwalkan pada hari ini. Rabu tanggal 23 Maret 2022,” ucap Marsono.

banner 325x300

Lebih lanjut dalam rapat tersebut, Andri Santoso membacakan terkait hasil reses tentang sosialisasi kepada masyarakat terdampak, diantaranya rencana proyek jalan tol Tulungagung – Kepanjen, melambungnya harga minyak goreng, penggunaan dana hibah masjid dan mushola, kelangkaan pupuk bersubsidi di musim tanam dan bantuan sarana prasarana kesenian.

Sementara itu dalam Sambutannya, Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ) pada akhir tahun anggaran 2021, penyerahan Ranperda tentang persetujuan bangunan gedung dan Ranperda lainnya.

“Melalui indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2020 sebesar 73,00 dan tahun 2021 menjadi sebesar 73,15 atau meningkat sebesar 0,15 masuk pada kategori tinggi,” ucapnya.

Indikator selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, dimana sebagai dampak adanya Pandemi Covid 19 pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,09 persen. Namun demikian berkat kerjasama dengan seluruh stakeholder pembangunan, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung berhasil mendekati kondisi normal menjadi 3,53 persen.

Angka PDRB atas dasar hak berlaku (ADHB) mengalami kenaikan dari 38,225 trilyun rupiah pada tahun 2022 menjadi 40,166 trilyun rupiah pada tahun 2021 atau naik sebesar 1,941 trilyun rupiah.

Selanjutnya, Bupati menyebutkan angka kemiskinan dari sebesar 7,33 persen pada 2020 menjadi sebesar 7,51 persen pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,18 persen.

“Namun demikian angka kemiskinan ini masih di bawah angka kemiskinan nasional yaitu 9,71 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,40 persen,” ujar Maryoto.

Lebih lanjut, Bupati Maryoto juga mengungkapkan, Indikator selanjutnya adalah persentase desa yang mendapat layanan Infrastuktur dasar berkualitas mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan persampahan serta penyertaan modal Pemkab Tulungagung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kabupaten Tulungagung.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat, melalui pemberian bantuan dari pemerintah yang dilakukan dengan pengalokasian APBD Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung”dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah,” ungkapnya.

Lebih dalam, Bupati Maryoto mengatakan, Ranperda ini disusun guna mendapatkan program Nasional Urban Water Supply Project (NUWSP) dari pemerintah pusat.

“Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perumdam,” ucapnya.

“Indeks Birokrasi Reformasi guna mewujudkan pemerintah yang akuntabel, profesional dan transparan,” pungkas Maryoto.

Acara selanjutnya, yaitu pengumuman keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten, Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang III (Periode Januari – April 2022 ), sebagai berikut :

I.PANSUS I, membahas : Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II.PANSUS II, membahas : Ranperda tentang Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan – Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

III.PANSUS III, membahas : Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan: dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung.

IV.PANSUS IV, membahas : Ranperda tentang Pengelolaan Teknologi dan Informasi: dan – Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung. (Parno)

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.