azmedia
×
Swipe up untuk membaca artikel

Ingin membaca berita tanpa iklan?

Buka di aplikasi AZMEDIA

INSTALL

Rapat Paripurna DPRD, Persetujuan Bersama Ranperda Perubahan APBD Tulungagung TA 2022

Rapat Paripurna DPRD, Persetujuan Bersama Ranperda Perubahan APBD Tulungagung TA 2022

Avatar Of Paul Suparno
Dprd Tulungagung

TULUNGAGUNG, AZMEDIA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda, berlangsung di ruang Graha Wicaksana lantai ll Kantor DPRD setempat. Sabtu (10/9/2022).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono S.Sos, turut hadir Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli beserta Jajaran Kepala OPD terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta jajaran kepala OPD, Direktur, Inspektur yang mengikuti Paripurna melalui jaringan teleconverence.

Mengawali rapat, Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan hari ini, Sabtu tanggal 10 September 2022. Berdasarkan hasil rapat Bamus pada Sabtu (20/8/2022).

“Berdasarkan hasil rapat Bamus pada Sabtu, 20 Agustus 2022 lalu, telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna DPRD Tulungagung dijadwalkan hari ini,” ucap Marsono.

Dalam persetujuan penetapan Perubahan APBD Tulungagung TA 2022 tersebut, DPRD Tulungagung menyetujui penambahan anggaran belanja sebesar Rp 653,707miliar dan penambahan pendapatan sebesar Rp 56,445 miliar.

Dprd Tulungagung

Namun demikian, meski telah ditetapkan dan digedok menjadi perda, tujuh fraksi di DPRD Tulungagung tetap memberi catatan dalam pandangan akhir fraksinya masing-masing, termasuk juga catatan dari Badan Anggaran DPRD Tulungagung.

Juru bicara Fraksi PKB, Yuli Nadhifah Triswati ST, yang mewakili pembacaan pandangan akhir semua fraksi, menyatakan catatan fraksinya, di antaranya perlunya Pemkab Tulungagung mengupgrade alat pelayanan e-KTP dan menambah unitnya untuk tidak ada lagi kendala dalam pelayanan dan penambahan anggaran untuk persiapan pemberlakuan kurikulum Merdeka tahun 2022.

“FKB juga mendorong Bapenda untuk menaikkan PAD lebih dari 13,53 persen, mengingat tingginya inflasi dunia yang mencapai 2 digit,” paparnya.

Adapun perubahan APBD Tulungagung tahun 2022 yang telah disetujui untuk ditetapkan itu secara rinci, disisi pendapatan, dari sebelumnya Rp 2.598.713.753.391,00 menjadi Rp 2.565.158.782.673,00 atau bertambah Rp 56.445.029.282,00. Kemudian belanja, dari sebelumnya Rp 2.666.839.183.703,00 menjadi Rp 3.320.546.945.327,00 atau meningkat Rp 653.707.761.624,00. Ini mengakibatkan defisit setelah perubahan Rp 597.262.732.342,00.

Sementara di penerimaan pembiayaan, dari sebelumnya Rp 175.000.000.000,00 menjadi Rp 782.262.732.342,00 atau bertambah Rp 607.262.732.342,00. Dan di pengeluaran pembiayaan, dari sebelumnya Rp 16.874.569.688,00 menjadi Rp 26.874.569.688,00 atau bertambah Rp 10.000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto setelah perubahan yang sebelumnya sebesar Rp 158.125.430.312, 00 menjadi Rp 755.388.162.654,00 atau bertambah Rp 597.262.732.342,00. Dan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00 (nol).

Sebelumnya, dalam rapat paripurna juga disampaikan perubahan ke empat program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022. Perubahan keempat Propemperda tahun 2022 itu disampaikan oleh Renno Mardi Putro SPd.

Sementara itu, masih dikesempatan yang sama. Bupati Maryoto Birowo, saat memberi sambutan mengucapkan terimakasih pada DPRD Tulungagung karena Ranperda tentang Perubahan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan menjadi Perda. Ia pun menandaskan akan memperhatikan dan melaksanakan catatan-catatan yang disampaikan Badan Anggaran serta fraksi di DPRD Tulungagung.

“Khusus catatan dari Badan Anggaran agar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi dua dinas, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga akan dibahas bersama antara dewan dan pemkab,” tuturnya.

“Terlebih juga ada permintaan dari pusat untuk membentuk institusi baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nanti dibahas juga bersama dewan,” pungkas Bupati.

Penulis: Paul SuparnoEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.