AZMEDIA – Sejumlah negara mulai mengambil langkah tegas terhadap penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, yang belakangan mencuri perhatian karena diklaim mampu menyaingi layanan AI buatan Amerika Serikat dengan biaya pengembangan yang lebih rendah. Namun, di balik popularitasnya, aplikasi ini justru memicu kekhawatiran serius di berbagai negara.
DeepSeek sempat menjadi sorotan global setelah muncul dugaan bahwa pengembangan teknologinya meniru model kecerdasan buatan milik OpenAI. Startup AI asal China tersebut disebut terus mengembangkan sistemnya dengan pendekatan yang menyerupai teknologi perusahaan AI Amerika.
Isu utama yang mengemuka bukan hanya soal dugaan peniruan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan data dan privasi pengguna. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa DeepSeek menyimpan data pengguna, termasuk permintaan ke sistem AI serta file yang diunggah, pada server yang berada di China. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi akses data oleh pihak berwenang di negara asalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran tersebut mendorong berbagai negara mengambil langkah pembatasan, mulai dari larangan penggunaan di lingkungan pemerintahan hingga pemblokiran aplikasi secara penuh.
Respons Berbagai Negara
Australia menjadi salah satu negara yang lebih awal bertindak dengan melarang penggunaan DeepSeek di seluruh perangkat pemerintah karena alasan keamanan nasional.
Republik Ceko juga menutup akses layanan DeepSeek bagi administrasi publik setelah menilai adanya risiko terhadap perlindungan data negara.
Di Prancis, otoritas perlindungan data memanggil pihak DeepSeek untuk dimintai penjelasan terkait cara kerja sistem AI mereka dan potensi dampaknya terhadap privasi pengguna.
Jerman bahkan meminta platform distribusi aplikasi untuk menghapus DeepSeek dari toko aplikasi karena kekhawatiran pengelolaan data pengguna.
Sementara itu, India meminta pegawai pemerintah menghindari penggunaan berbagai alat AI, termasuk DeepSeek, untuk keperluan resmi guna mencegah kebocoran dokumen negara.
Langkah serupa juga dilakukan Italia, yang sempat memblokir aplikasi tersebut karena minimnya transparansi penggunaan data pribadi. Penyelidikan kemudian ditutup dengan syarat komitmen tertentu dari pihak perusahaan.
Di Belanda, otoritas perlindungan data meluncurkan penyelidikan khusus dan melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi tersebut, sejalan dengan kebijakan keamanan siber nasional.
Berbeda dengan negara lain, Rusia justru mengambil pendekatan kolaboratif. Presiden Vladimir Putin menginstruksikan kerja sama antara lembaga keuangan Rusia dan peneliti China dalam pengembangan teknologi AI.
Di kawasan Asia Timur, Korea Selatan sempat menghentikan unduhan baru DeepSeek setelah perusahaan mengakui belum sepenuhnya mematuhi regulasi perlindungan data. Akses kembali dibuka beberapa bulan kemudian setelah penyesuaian dilakukan.
Taiwan memilih melarang penggunaan DeepSeek di lembaga pemerintah karena dinilai berisiko terhadap keamanan nasional dan berpotensi menimbulkan sensor informasi.
Sementara itu, Amerika Serikat masih mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembatasan akses teknologi dan sanksi terhadap perusahaan. Sejumlah anggota Kongres juga mendorong agar DeepSeek dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang dianggap berpotensi mendukung kepentingan militer China.
Isu Keamanan Jadi Faktor Utama
Gelombang pembatasan terhadap DeepSeek menunjukkan bahwa isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama di era perkembangan kecerdasan buatan. Banyak negara menilai bahwa teknologi AI bukan sekadar soal inovasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan data dan keamanan nasional.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa adopsi teknologi global kini semakin dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik, bukan semata-mata kemampuan teknis atau efisiensi biaya.
