loader image

Fraksi Demokrat Tidak Ikuti Paripurna Penandatanganan RAPBD, Inilah Alasannya.

  • Bagikan

 

BANYUWANGI.AZMEDIA.CO.ID-Sedikit menegang, bereda kabar Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi, menolak mengikuti rapat Paripurna Penandatanganan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Banyuwangi 2022.

Kenapa Fraksi Demokrat memilih untuk tidak mengikuti Paripurna Penandatanganan RAPBD Banyuwangi 2022..? Tentu bukan tanpa alasan, yaitu lantaran ketentuan waktu yang harusnya dimanfaatkan dengan baik dalam pembahasan tidak dilakukan. Waktunya terlalu mepet dan tergesa-gesa untuk dilakukan penandatanganan.

Fraksi Partai Demokrat menilai dan berpandangan bahwa RAPBD harus dikaji secara detil dan transfaran, karena berkaitan dengan tanggung jawab terhadap aspirasi dan nasib masyarakat Banyuwangi.

“Jika tidak dikaji, kemudian ditandatangani, apa itu bukan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat…?,” ucap Michael Ketua DPC Partai Demokrat saat dikonfirmasi Selasa (30/11/2021).

Lebih lanjut Michael berikan penjelasan kenapa hak itu disampaikan, karena sesuai Pasal 90 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Daerah atau eksekutif menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Dan kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

“Namun di Banyuwangi, KUA PPAS baru diserahkan ke dewan bulan September, akhirnya baru didok bulan November,” jelasnya.

Berikut Michael urai juga pasal terkait yakni di Pasal 104, yang mana diamanatkan agar Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir.

Tapi yang terjadi kata Michael, RAPBD Banyuwangi 2022 diserahkan ke DPRD pada Senin, 22 November 2021. Hari Selasa, 23 November 2021, langsung dilakukan Pandangan Umum Fraksi. Dan ke esokan harinya langsung Jawaban Bupati Banyuwangi atas Pandangan Umum Fraksi. Dan pada hari Selasa, 30 November 2021, APBD ditandatangani.

Dengan jeda waktu yang mepet tahap demi tahap, Fraksi Demokrat memungkinkan Anggota Dewan , belum melakukan kajian secara detail. Dan kalaupun ada yang lakukan kajian tidak akan tuntas dari
poin per poin isi RAPBD Banyuwangi 2022. Lalu, bagaimana dengan nasib aspirasi masyarakat….?, tanya kesalnya. Michael juga mengaku sudah mengingatkan terkait hal tersebut.

“Kami sudah mengingatkan agar penandatanganan APBD Banyuwangi 2022 tidak dilakukan dulu. Dan baru dilakukan setelah dikaji dengan detik karena menyangkut tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat. Karena tetap dipaksakan untuk ditandatangani, maka kami menolak untuk ikut menghadiri rapat paripurna,” ujarnya.

Argumennya, dimaksutkan untuk ini mengingatkan dirinya sendiri juga anggota dewan yang lain tentang sumpah janji jabatan. Dimana disitu seluruh wakil rakyat berikrar bahwa “akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

“Tentang kondisi ini, sudah saatnya masyarakat Banyuwangi untuk mengetahui dan memahami. Karena ini adalah menentukan nasib masyarakat dan tanggung jawab aspirasi kepada seluruh masyarakat Banyuwangi,” ujar Michael.

Sehubungan dengan permasalahan ini, karena dianggap tergesa-gesa serta berpotensi tidak dilakukan kajian dengan baik dan detil tentang aspirasi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, mengaku bahwa kejadian ini langsung dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (*Ktb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!