loader image

Dukung Penegakan Hukum, Warga Batangsaren dan LSM AMM Kahuripan Berikan Karangan Bunga

  • Bagikan

TULUNGAGUNG.AZMEDIA.CO.ID-Sebagai bentuk dukungan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah melakukan pekerjaannya secara Profesional dan Proporsional mengawal perkara yang tengah terjadi di desa Batangsaren, masyarakat Desa Batangsaren, didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Madani Karya Hutama Rakyat Patriotis Nasionalis Indonesia (AMM KAHURIPAN), menggelar Aksi Solidaritas dengan memberikan karangan bunga dan membacakan manifesto kepada APH di Tulungagung.

Aksi Solidaritas tersebut dilakukan di empat titik kantor instansi, mulai dari Mapolres Tulungagung, dilanjutkan ke kantor Inspektorat Kabupaten Tulungagung, kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung, dan berakhir di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) kabupaten Tulungagung. Kamis (21/10/2021).

“Kami ke Inspektorat sebagai wujud dukungan agar Inspektorat dalam melakukan pekerjaannya, memenuhi harapan kita, menjadi “good goverment” yakni daerah yang diperintah oleh pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”, ucap Korlap aksi solidaritas, Ahmad Dardiri.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibjoharsono, melalaui Ketua Tim Audit Penanganan Desa Batangsaren, Harmoko, saat diwawancarai awakmedia mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas dukungan warga, yang telah mensupport dilakukannya audit atas permintaan Kejaksaan Negeri Tulungagung. Harmoko memastikan, adanya potensi kerugian negara dalam penggunaan PADes tahun anggaran 2014 hingga 2020 di desa Batangsaren. Namun demikian Harmoko belum berani menyebut jumlah angka atas kerugian negara yang yang dimaksud.

Ketua Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Harmoko, saat diwawancarai awakmedia

“Kami telah melakukan audit atau pemeriksaan di Desa Batangsaren, atas permintaan Kejaksaan Negeri Tulungagung. Ada potensi kerugian negara kita temukan, dan saat ini kita masih melakukan penghitungan,” kata Harmoko, “Karena pemeriksaan tersebut atas permintaan Kejaksaan, pihak Inspektorat tidak bisa menyampaikan berapa jumlah kerugian negara yang saat ini masih dihitung. Kita menjalankan sesuai permintaan Kejaksaan,” terang Harmoko usai menerima aksi Solidaritas dari warga dan LSM AMM Kahuripan.

Aksi yang sama juga dilakukan di Kejaksaan Negeri Tulungagung, karena saat ini Kejaksaan Negeri juga tengah menangani kasus dugaan penyalahgunaan dana PADes Batangsaren tahun 2014- 2019, dan masih dalam proses, warga Batangsaren dan LSM AMM Kahuripan berharap kasusnya segera selesai dengan jelas dan terang benderang.

“Karena ini menyangkut Kamtibmas di masyarakat kami (Batangsaren), ketidak percayaan masyarakat di satu pihak dan pembelaan satu pihak yang lain, kita khawatirkan menjadi sesuatu yang lebih buruk di dalam dinamika sosial di desa kami,” terang Ahmad Dardiri.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Raditya, Saat diwawancarai awakmedia

Menanggapi support yang diberikan komponen masyarakat tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, melaui kasi Pidum, Agung Tri Raditya menyatakan apresianya, dan akan terus melakukan proses penegakkan hukum.

“Kami mengucapkan terimakasih dan kami berjanji akan terus melakukan peoses penegakan, tetapi kami tetap berpedoman skala prioritas, kemungkinan hal ini akan dilaksanakan secara intensif tahun depan. Hal ini dikarenakan dalam penanganan masalah korupsi, lembaganya tidak bisa berjalan sendiri. Proses komunikasi dan koordinasi harus benar benar dijalankan bersama,” tuturnya.

Masyarakat dan LSM AMM Kahuripan yang ikut aksi solidaritas mengaku puas di tiga titik lokasi aksi yang diterima dan mendapat jawaban yang baik. Namun saat di DPMPD Kabupaten Tulungagung, Ahmad Dardiri mengaku kurang puas atas hasil diskusi terkait pengisian SOTK yang terjadi di desa Batangsaren dan desa Kesambi.

Ahmad Dardiri, bersama peserta aksi saat keluar dari kantor DPMD Tulungagung.

“Bahwa kami tidak puas dengan DPMPD terutama pemerintah daerah Tulungagung yang menangani perkara rekruitmen, pembaharuan, pengisian lowongan jabatan di pedesaan”, ujar Ahmad Dardiri.

“Contoh yang nyata di desa Batangsaren, kelebihan SOTK, lebih dari jatah yakni 5 orang. Namun masih tetap menambah, melakukan penjaringan. kami sudah peringatkan, tapi jalan terus dan baru Minggu kemarin di desa Kesambi melakukan pelantikan, padahal SOTK nya kurang, tapi melakukan mutasi”, terangnya.

Sementara itu, menanggapi ketidakpuasan LSM AMM Kahuripan dan Masyarakat peserta aksi, Kepala DPMPD Tulungagung, Eko Asistono mengatakan, hal itu sebagai masukan penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan.

“Saat ini dalam tahap evaluasi terkait dengan Perda. Terkait permasalahan yang ada, karena kewenangan verifikasi di camat dan Kades. Kalau kurang sependapat dan tidak sesuai ketentuan, bisa dilaporkan ke ranah hukum. Karena akan lebih “simple” dalam memutuskan mana yang benar dan mana yang salah,” pungkas Eko Asistono.

Aksi solidaritas dukungan kepada APH Tulungagung dan penyampaian aspirasi tersebut di ikuti belasan warga masyarakat desa Batangsaren dan desa Kesambi serta pengurus LSM AMM Kahuripan yang di kawal sekitar 200 personil Polres Tulungagung dan jajaran berjalan lancar, tertib dan aman. (*Gs/prn).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!