loader image

Demi mendapat Kepastian Hukum Ylpk Perari Kembali Menggugat PT. Clipan Finance dan Turut menjadi Tergugat Otoritas Jasa Keuangan

  • Bagikan

BANTEN.AZMEDIA.CO.ID – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri ( Ylpk Perari) Kembali menggugat perusahaan pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang Serang-Banten dan Turut menjadi Tergugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Pusat
Diketahui Gugatan yang di lakukan Ylpk Perari sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang pada 15 September 2021 dengan nomor perkara : 120/Pdt. G/2021/PN .Srg, Namun pada saat sidang pertama gugatan sangat di sayangkan sekali pihak tergugat tidak menghadiri persidangan
ya hari ini sidang pertama gugatan kami namun pihak tergugat tidak menghadiri persidangan dan Untuk sidang selanjutnya di tunda sampai tanggal 18 November 2021,” Ujar Sekjend Ylpk Perari DPP Mesa, Kamis (21/10/21)
Sementara itu alasan Klien kami mendaftarkan gugatan tersebut bahwa PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Didalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur telah mencantumkan klausula yang bertentangan dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UU No 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1331 KUHP Perdata yang diharuskan Dalam Perjanjian Pembiayaan itu Batal Demi hukum dan Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, Tambahnya
Sementara itu diitempat Terpisah Ketua Umum Ylpk Perari Hefi Irawan, SH Melalui Divisi Humas Ylpk Perari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rahmat zamzami. Mengatakan Dirinya berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di tersebut dan memberikan keputusan yang Seadil-adilnya.
Kami Berharap kepada Majelis Hakim PN Serang yang memeriksa dan mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini dapat memberikan keputusan yang Seadil-adilnya, Tandasnya
Lebih lanjut Zami menyampaikan bahwa didalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat  ( 1 ) Undang Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat ( 2 ). Pasal 15, Padal 17 Ayat ( 1 ). Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf E Ayat ( 2 ). Dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 ( Dua Miliyar), Sambungnya seraya mengakhiri
Koresponden : (Mat/*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!