Ditulis oleh: Eko Puguh Prasetijo
Tulungagung, AZMEDIA.COID – Krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung kerap dipahami sebagai persoalan teknis: keterlambatan, penyesuaian, atau ketidaksinkronan antarpos belanja. Namun pembacaan semacam ini justru menyesatkan. Ia mereduksi persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kegagalan etika administrasi publik dan melemahnya keberanian politik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat.
APBD bukan sekadar dokumen fiskal. Ia adalah instrumen hukum publik yang memuat tujuan, nilai, dan janji negara kepada warga. Dalam perspektif rasio legis, anggaran daerah disusun bukan hanya untuk memenuhi prosedur formal, melainkan untuk memastikan kesejahteraan rakyat terwujud secara adil dan akuntabel. Ketika tujuan ini terpinggirkan oleh sekadar kepatuhan administratif, hukum anggaran kehilangan makna substantifnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara fisiologis, APBD adalah aliran hidup masyarakat. Dari sanalah layanan pendidikan berjalan, fasilitas kesehatan bertahan, dan roda ekonomi lokal berputar. Setiap gangguan atau kesalahan arah anggaran berdampak langsung pada tubuh sosial warga. Ironisnya, dampak tersebut sering kali dirasakan rakyat, sementara struktur birokrasi relatif aman dari konsekuensi etis dan politiknya.
Masalah utama terletak pada ontologi anggaran itu sendiri. APBD diperlakukan seolah hanya sebagai produk administratif: sah karena ditetapkan, benar karena sesuai prosedur. Padahal dalam hukum publik, keabsahan formal tidak identik dengan legitimasi moral. Anggaran yang sah secara prosedural tetap dapat cacat secara etis jika menyimpang dari tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Lebih jauh, krisis ini juga bersumber dari cara pengetahuan tentang APBD diproduksi dan disebarluaskan. Diskursus anggaran didominasi bahasa teknokratis yang eksklusif. Publik diposisikan sebagai penerima informasi, bukan subjek yang berhak menguji dan mengkritik. Kritik etis dianggap tidak relevan, seolah keadilan sosial berada di luar urusan anggaran.
Netralitas anggaran adalah mitos. Setiap alokasi mencerminkan prioritas dan keberpihakan tertentu. Transparansi yang hanya menampilkan angka tanpa membuka logika dan nilai di baliknya adalah transparansi semu.
Fragmentasi kewenangan birokrasi menciptakan ilusi tanggung jawab kolektif tanpa subjek. Padahal hukum administrasi menegaskan bahwa kewenangan selalu melekat pada subjek hukum yang bertindak. Tidak ada kebijakan tanpa penanggung jawab.
Generasi muda membaca situasi ini dengan jujur. Mereka tidak anti aturan, tetapi menolak aturan yang dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab. Mereka menuntut kejujuran, bukan kesempurnaan.
Krisis APBD Tulungagung adalah cermin kegagalan kolektif menjaga etika publik, memori tanggung jawab, dan keberanian politik. Transparansi tanpa etika adalah ilusi. Kepatuhan tanpa tanggung jawab adalah kekosongan normatif.
Opini ini bukan tuduhan, melainkan ajakan refleksi: mengembalikan anggaran publik pada tujuan sejatinya—kesejahteraan rakyat. Karena pada akhirnya, uang rakyat tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah cara kekuasaan mengingat untuk siapa uang itu digunakan.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dan/atau klarifikasi dapat disampaikan kepada Redaksi AZMEDIA INDONESIA melalui:
redaksi@azmedia.co.id
WhatsApp: +62 816-5133-39
