Komisi A DPRD Tulungagung Minta Pemda Lebih Transparan Dalam Proses Penjaringan Perangkat Desa

TULUNGAGUNG, AZMEDIA.CO.ID – Menyikapi proses
Pengisian perangkat desa melalui sistem penjaringan dan penyaringan yang dinilai masih menjadi permasalahan dan sengketa antara panitia dan peserta dibeberapa Desa di Tulungagung.Dan itu terbukti dengan adanya aduan dari peserta penjaringan perangkat desa yang masuk ke DPRD Tulungagung.
Untuk itu Komisi A DPRD Tulungagung yang membidangi hal itu pun sudah beberapa kali mengadakan hearing untuk membahas masalah yang menjadi perhatian publik tersebut.Dengan harapan agar ada jalan keluar yang bisa diambil atas permasalahan yang timbul.

Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan saat dikonfirmasi wartawan ,Jumat (15/01/2021) saat ditemui wartawan mengungkapkan,jika yang menjadi sumber permasalahan adalah pemahaman terhadap Perda Tulungagung tentang pengisian perangkat desa.

“Pada dasarnya Perda sebenarnya sudah jelas,akan tetapi pemahaman setiap kepala desa dan masyarakat tidak sama,”ungkap Gunawan usai Hearing di Kantor DPRD Tulungagung.

Gunawan menyebut,banyaknya aduan masyarakat yang masuk kepihaknya mayoritas adalah mempermasalahkan tentang transparansi panitia dalam pelaksanaan proses penjaringan perangkat desa, dan itu kembali pada perbedaan pemahaman dalam menafsirkan aturan yang berlaku.

“Saya kira ini ada yang kurang,dan masih ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui sehingga tidak sesuai dengan perda dan selanjutnya akan kita benahi dengan kita klarifikasi dari masing-masing instansi yang yang terkait dalam bidang ini ,”sebutnya.

Dan ini menurutnya, untuk sementara waktu tidak melakukan proses pengisian perangkat terlebih dahulu sebelum memahami dengan jelas aturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari seperti yang telah terjadi seperti kemarin kemarin.

“Jika semua sudah bisa paham, dan sudah bisa menerima aturan yang ada terutama peserta, itu baru bisa diperbolehkan dilaksanakan,”lanjutnya.

Terkait dengan opsi revisi perda dan perbub tentang pengisian perangkat desa, menurutnya, akan segera dilakukan pembahasan dengan duduk bersama antara Legislatif dan eksekutif untuk menentukan langkah terbaik.

Sementara itu,Susilo salah satu peserta ujian perangkat desa asal desa Kates kecamatan Kauman mengapresiasi pihak Legislatif dalam hal ini Komisi A DPRD Tulungagung yang telah menampung aspirasinya dan kawan-kawan lainnya melalui hearing ini.
Menurut Susilo,sebenarnya dirinya bersama rekan-rekan lainnya masih belum puas dengan hasil hearing tersebut.

“Kalau dibilang puas sebenarnya ya kita belum puas, tapi kami mengapresiasi langkah dari komisi A untuk mengevaluasi proses pengisian perangkat desa yang selama ini menurut kami belum bisa dikatakan transparan dan mudah mudahan langkah Komisi A nantinya bisa terwujud agar pelaksanaan kedepan bisa transparan dan fair ,”ujar Susilo.

Disinggung langkah apa yang nantinya akan dilakukan dirinya setelah permasalahan ini diangkat dalam hearing di DPRD Tulungagung,Susilo mengaku dirinya bersama teman-teman lainnya akan melangkah membawa permasalahan in ke inspetktorat higga ke PTUN.
“Kami tetap akan melangkah membawa permasalahan ini ke inspektorat dan jika itu belum bisa membuahkan hasil kami juga akan membawanya ke PTUN meskipun proses ujian perangkat desa sudah selesai dan sudah dilantik,”tandasnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya, Komisi A DPRD Tulungagung juga sudah melakukan hearing dengan LSM Bintara dan Pemdes Majan kecamatan Kedungwaru, dan hari ini, Jum’at (15/01/2021) dengan Pemdes Batangsaren, Pemdes Kates Kecamatan Kauman yang kesemuanya membahas adanya perbaikan sistem pengisian perangkat desa secara transparan dan fair. (ahmd)