Hearing Bersama Komisi A DPRD, LSM Bintara Minta Perda dan Perbup Pengisian Perangkat Desa Dievaluasi

Tulungagung, AZMEDIA.CO.ID Kongkrit.com—Pengisian perangkat desa melalui sistem penjaringan dan penyaringan yang terjadi sebelumnya, diduga menimbulkan adanya banyak pengaduan dari masyarakat, hal inilah yang membuat LSM Bintang Nusantara (Bintara) mengusulkan untuk diadakan hearing dengan DPRD Tulungagung dan akhirnya bisa terlaksana pada hari ini, Rabu (13/01/2021).

Adapun aduan masyarakat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan terjadinya keperpihakan oleh penyelenggara atau tidak netralnya penyelenggara dan pelaksana ujian pada penjaringan perangkat desa di Tulungagung.

“Dalam hal ini penyelenggara yang kami maksudkan bukan hanya dari panitia saja.Namun kami menduga ada unsur-unsur lain yang mudah ditembus,”ujar Ketua LSM Bintara Ali Sodik usai hearing dengan Komisi A DPRD Tulungagung diruang Aspirasi DPRD Tulungagung.

Ali Sodik menambahkan,adanya sengketa penjaringan perangkat desa,dan sudah banyak yang sampai pada tahap PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).Untuk itu, Ali Sodik meminta kepada Komisi A agar sedianya mengevaluasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 dan Perbup Tulungagung Nomor 45 Tahun 2017.

Dalam kesempatan hearing tersebut,LSM Bintara menyampaikan kepada Komisi A agar pelaksanaan pengisian perangkat desa untuk diambil alih oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Tulungagung atau satu pintu saja.

Menurut Ali Sodik, jika tetap dilaksanakan di tingkat desa akan kesulitan dalam mengurai permasalahan yang terjadi. Sebab, banyak unsur yang terlibat, termasuk BPD, pemerintah kecamatan, dan sebagainya.

“Menurut kami, proses ini harus dikembalikan di tingkat kabupaten. Sehingga jika ada permasalahan, cukup diselesaikan pada tingkat pemerintah kabupaten saja. Tidak sampai terjadi gugat-menggugat dan terjadi sengketa-menyengketakan,”tambahnya.

Ali Sodik juga menegaskan, dari semua permasalahan yang sudah terjadi, masalah pokoknya ada pada Perda dan Perbup yang sudah dijalankan selama ini. Maka dari itu diperlukan ada solusi dari pemerintah daerah terkait aturan tersebut untuk dievaluasi atau dikaji ulang.

Sementara itu menurut Ketua Komisi A DPRD Tulungagung Gunawan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan dirinya mengungkapkan pihaknya perlu menggali informasi dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan aturan terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Tulungagung.

“Kalau setiap tahun ada permasalahan dan sengketa, pemerintah daerah bersama DPRD harus mengevalusi langkah langkah mana saja yang dianggap keliru,”ungkapnya.

Masih menurut Gunawan, selama tidak melanggar aturan di atasnya, besar kemungkinan akan dilakukan evaluasi terhadap perda dan perbup tentang pengisian perangkat desa.

Komisi A juga sependapat Menanggapi masukan yang diberikan LSM dalam hearing terkait dikembalikannya proses pengisian perangkat desa kepada pemerintah daerah dengan alasan efisiensi SDM dan waktu ,komisi A DPRD Tulungagung sependapat dengan masukan tersebut.

“Bisa saja nanti ada opsi untuk dikembalikan ke Pemda, tapi itu masih perlu kami gali lebih dalam lagi,” tutupnya.

Dalam hearing tersebut selain dihadiri oleh LSM Bintara juga dihadiri oleh Kepala DPMD Tulungagung,Eko Asistono ,Kabag Hukum , Inspektorat, Camat Kedungwaru Hari Prastijo ,Kepala desa Majan Parwoto dan Panitia pengisian Perangkat desa Majan. (Ahmad)