, ,

Pemred WartaKeadilan Kecam Tindakan Kades Lewolaga Diduga Aniaya Wartawannya

AZMEDIA.CO.ID – Pimpinan Redaksi (Pemred) media online wartakeadilan.com, Yohanes Berchamans Brino Tolok mengecam tindakan kekerasan diduga dilakukan oleh Kepala Desa Lewolaga, Frans Nikolaus Beoang terhadap wartawannya pada Jumat, 17 Januari 2020 di teras kantor Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut dia, wartawannya yang bertugas di Flores Timur atas nama, Kandidus Edwaldus T. Salu Kelen benar-benar mengalami penganiayaan dari Kepala Desa Lewolaga, Frans Nikolaus Beoang.

Dikatakannya, setelah mengetahui hasil visum dari rumah sakit Umum Daerah, dr. Hendrik Fernandez Larantuka, bahwa wartawannya mengalami luka di bibir bawah dan pipi kiri kanan sehingga menjadi sulit untuk disangkal oleh kepala desa tersebut.

“Kita juga punya bukti rekaman kejadian tersebut. Adanya insiden dugaan penganiayaan dilakukan oleh kades tersebut terhadap wartawannya,” ungkapnya, Minggu 19 Januari 2020 melalui rilis yang dikirim kepada lenterapos.com.

Dirinya mengecam tindakan yang tidak manusiawi dari kepala Desa Lewolaga, Frans Nikolaus Beoang, serta intimidasi dari oknum-oknum yang sepihak dengan Kades terhadap wartawannya sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers.

Ia mengatakan, tindakan kepala desa tersebut diduga kuat atas sebuah rencana dan dilatari dendam terhadap dua berita sebelumnya yang ditulis korban dan konfirmasi yang dilakukan korban kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Flotim.

“Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Flores Timur (Flotim) maka Redaksi mendesak Polres Flotim untuk mengungkap kasus ini secara tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Broin ini.

Perbuatan Frans Nikolaus Beoang selaku kepala desa Lewolaga, katanya, bentuk penghinaan terhadap pers sekaligus melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maka redaksi hal ini menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum dalam penuntasan kasus ini.

“Pernyataan Kepala Desa di beberapa media yang seolah membenarkan tindakannya dengan alasan pembinaan antara Kepala Desa dan Warga, juga adalah sebuah bentuk pengekangan terhadap UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tutup Pemred wartakeadilan.com ini. (Gabriel Langga).