Dana Desa Jadi “Bancakan” Para Mafia di Palas, Jokowi Harus Bertindak

video

 azmedia.co.id, Padang Lawas – Sekertaris KNPI DPD Padang Lawas (Palas), Zainal Abidin Hasibuan menilai Anggaran Dana Desa (ADD) mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 merupakan strategi para mafia guna mengeruk dana pusat sebagai kepentingan pribadi, Senin (13/01/20).

“Pada tahun 2015 awal munculnya Dana Desa para Camat serta Tim Verifilasi APBDes mengambil peranan dengan mendesain sistem birokrasi yang panjang ditambah lagi dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang dinilai kontradiktif dengan peraturan pemerintah yang berlaku,” kata Zainal.

“Alhasil, tagihan terhadap para Kepala Desa (Kades) yang tidak mangerti administrasi keuangan terjadi di tiap tahapan verifikasi. Para Pendamping Desa yang mendapat gaji dari Kementrian Desa seolah hanya boneka yang hadir ditiap Musdes,” tambahnya.

“Pihak sekutu para mafia dana desa pun tak tinggal diam dengan menyuguhkan layanan pembuatan berkas pengusulan dan laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa dengan bayaran yang tinggi dari kepala desa,” terang Zainal.

“Tahun 2019 seiring dengan banyaknya sorotan serta resiko OTT Penegak Hukum yang sangat tinggi pola itu mulai dirubah. Lantas para mafia dana desa menitipkan anggaran di sektor pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan pihak ketiga yang bisa diajak kerjasama untuk berbagi keuntungan dengan kegiatan yang murah namun dengan anggaran yang tinggi”.

“Peraktek itu di anggap sukses karna berhasil menitipkan kegiatan senilai Rp. 268.000.000/desa x 303 desa = Rp. 81.204.000.000. Padahal jika dihitung secara riil kegiatan pemberdayaan tersebut hanya menghabiskan sekitar 20-25 milayard rupiah dan para mafia ini mendapatkan keuntungan sikitar 55 -65 milyard”.

“Disisi lain, para Kades juga ingin ikut “Mencicipi dan Memainkan” Anggaran Dana Desa melalui sektor pengadaan barang dan infrastruktur dengan menghasilkan keuntungan antara Rp.200.000.000 hingga Rp. 350.000.000/Kades x 303 Desa = Rp. 65.000.000.000 hingga Rp. 100.000.000/tahun. Jika diiperidiksi Anggaran Dana Desa di wilayah Palas dinikmati pribadi dan golongan Rp. 165.000.000.000/ tahun”.

“Kondisi ini sudah berlangsung sekian tahun di Palas, seolah tidak ada yang perduli, bahkan para Pengacara Negara dan Penegak Hukum terdiam seolah buta dengan tawaran pembagian hasil yang begitu fantastis. Barangtentu para Kades dengan leluasa tanpa ada rasa takut memainkan dana desa yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat”.

“Tahun 2020 ini sistem itu kembali dilancarkan dengan menitipkan kegiatan pada APBDes senilai Rp. 250.000.000/desa ×303 desa = Rp. 75.500.000.000 dengan kegiatan yang difokuskan pada belanja pelatihan dan diklat para aparatur desa serta kegiatan sosial lainnya”.

“Presiden Jokowi harus segera bertindak, pemerintah pusat ngutang kesana sini untuk Anggaran Dana Desa, toh hampir 60% atau puluhan miliar hanyalah menjadi santapan para mafia dan oknum pemerintah serta penegak hukum”. Tegasnya.

Dihari yang sama Kepala Dinas Pemdes Palas, Budiman Nasution saat ditemui DimensiNews di ruang kerjanya mengatakan, “Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa diatur Kementrian Desa PDTT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”.

“Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Untuk tahun 2020 penyaluran dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dimana penyaluran Dana Desa dari RKUN langsung ke RKDes, sehingga Pemerintah Desa dan Kecamatan harus siap dengan Penatausahaan Keuangan Desa berbasis IT, dengan demikian proses penyaluran dana desa tidak terkendala nantinya”. Ungkap Budiman Nasution Kadis Pemdes Palas. (RD2)