Terima Uang Rp 4,8 Miliar, KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Sebagai Tersangka

AZMEDIA NUSANTARA — KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono sebagai tersangka.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000, selama perode 2015-2018 dari Bupati Tulung Agung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung.

“Dalam pengembangan berikutnya, KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Baca: Jokowi Bilang Sabar Tanggapi Ancaman Kepala Bakal Dipenggal, TKN: Harus Diberi Pelajaran!

Atas dugaan tersebut, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk konstruksi perkara, Febri menjelaskan, uang senilai Rp 4,8 miliar diduga berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan.

Baca: Bukan Penyebab Utama, Tapi Kelelahan Bisa Jadi Pemicu Kematian Petugas KPPS

Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

“Dalam persidangannya, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktek uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik DAU, DAK, maupun Banprop yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,” jelasnya.

Baca: Seorang Remaja Diduga Anggota Geng Bersenjata Tajam yang Videonya Viral Ditetapkan Tersangka

Diketahui, dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000.000 dengan rincian sebagai berikut;

Pertama, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar

Kedua, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014-2018;

Ketiga, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar.

“KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR (Supriyono) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018,” tegas Febri.

Sebagaimana diketahui, perkara ini diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 6 Juni 2018.

Baca: Cristiano Ronaldo Dibuat Berat untuk Hal Ini Karena Sepakan Penalti

Saat itu, KPK sekaligus di waktu yang sama melakukan OTT terhadap 2 Kepala Daerah dkk, yaitu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan diamankan uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar.

Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu 3 orang tersangka untuk perkara Tulungagung dan 3 tersangka untuk Perkara di BIitar. (Sumber:Tribunnews)